Fenomena Selebgram Lelaki Feminin di Aceh: Kontestasi Opini Publik di Ruang Digital

 Munculnya berita viral mengenai “Selebgram Lelaki Feminin” di Aceh menjadi salah satu contoh nyata bagaimana ruang digital membentuk, memperdebatkan, dan menggiring opini publik. Berita yang ditayangkan oleh Serambinews.com pada 21 September 2025 dengan judul yang menyinggung aspek keharaman penghasilan selebgram lelaki feminin memicu gelombang reaksi luas di media sosial. Akun-akun informasi lokal seperti @infobandaaceh dan @tercydukaceh turut menyebarluaskan ulang berita tersebut, sehingga diskursus publik semakin meluas dan intens.

Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, kehadiran selebgram atau influencer lelaki dengan penampilan feminin memang menjadi bagian dari dinamika budaya populer digital. Mereka memanfaatkan media sosial sebagai ruang ekspresi diri sekaligus sumber ekonomi. Namun, ketika fenomena ini hadir di Aceh daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan nilai-nilai syariat Islam respon publik menjadi jauh lebih kompleks dan sensitif.

Untuk memahami fenomena ini, teori opini publik dapat digunakan sebagai pisau analisis. Menurut Walter Lippmann, opini publik tidak selalu dibentuk oleh realitas objektif, melainkan oleh gambaran (pictures in our heads) yang dibentuk melalui media. Dalam kasus ini, framing media menjadi faktor penting. Judul berita yang mengaitkan penampilan feminin dengan persoalan “haram” secara tidak langsung membentuk persepsi awal masyarakat sebelum mereka memahami konteks secara menyeluruh.

Opini publik yang muncul di media sosial dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok besar: pro, kontra, dan netral. Kelompok kontra mendominasi dengan argumen normatif berbasis agama dan budaya lokal. Mereka menilai bahwa penampilan feminin pada laki-laki bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan adat Aceh. Dari sudut pandang teori spiral keheningan (spiral of silence) oleh Elisabeth Noelle-Neumann, kelompok ini cenderung lebih vokal karena merasa pandangannya selaras dengan norma mayoritas. Akibatnya, opini tersebut tampak lebih dominan di ruang publik digital.

Sebaliknya, kelompok pro meskipun jumlahnya lebih sedikit menyuarakan pandangan yang lebih menekankan pada hak individu, kebebasan berekspresi, dan konteks ekonomi digital. Mereka berargumen bahwa selama tidak melanggar hukum positif, seseorang berhak menentukan identitas dan cara mencari penghidupan. Namun, kelompok ini cenderung lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya, bahkan sebagian memilih diam karena khawatir mendapat tekanan sosial. Fenomena ini memperkuat asumsi spiral keheningan, di mana opini minoritas semakin tersisih dari ruang diskusi.

Kelompok netral mencoba melihat persoalan ini secara lebih seimbang. Mereka tidak sepenuhnya membenarkan maupun menyalahkan selebgram lelaki feminin, melainkan menyoroti perlunya kebijakan yang jelas dan edukasi publik. Kelompok ini menilai bahwa polemik yang terjadi lebih dipicu oleh kurangnya literasi digital dan kecenderungan masyarakat menghakimi berdasarkan potongan informasi viral.

Dalam perspektif teori agenda setting, media memiliki peran besar dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik. Dengan mengangkat isu ini secara masif, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk prioritas perhatian masyarakat. Akibatnya, fenomena selebgram lelaki feminin yang sebelumnya mungkin dianggap biasa di ruang digital nasional, menjadi isu moral dan sosial yang diperdebatkan secara luas di tingkat lokal Aceh.

Menariknya, keterlibatan institusi akademik seperti UIN Ar-Raniry dalam wacana ini turut memberi legitimasi intelektual terhadap perdebatan yang terjadi. Ketika akademisi memberikan pandangan normatif keagamaan, opini tersebut memiliki bobot simbolik yang kuat di mata masyarakat. Namun, hal ini juga memunculkan pertanyaan kritis: sejauh mana institusi akademik berperan sebagai penyeimbang wacana, bukan sekadar penguat opini mayoritas?

Fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana selebgram sebagai aktor komunikasi publik memiliki posisi yang ambigu. Di satu sisi, mereka adalah individu yang memanfaatkan platform digital. Di sisi lain, mereka telah menjadi figur publik yang tindakannya dianggap merepresentasikan nilai tertentu. Ketika selebgram tersebut digunakan oleh unit usaha atau bahkan institusi pendidikan sebagai bagian dari promosi, batas antara ekspresi personal dan tanggung jawab sosial menjadi semakin kabur.

Dari sudut pandang teori konstruksi sosial realitas, opini publik terhadap selebgram lelaki feminin di Aceh merupakan hasil negosiasi antara nilai agama, budaya lokal, kekuatan media, dan dinamika media sosial. Realitas yang terbentuk bukan sekadar soal benar atau salah, melainkan hasil tarik-menarik berbagai kepentingan dan interpretasi.

Fenomena viral selebgram lelaki feminin di Aceh menunjukkan bahwa opini publik di era digital bersifat cair, cepat berubah, dan mudah dipengaruhi framing media. Tantangan terbesar bukan hanya pada individu selebgram, tetapi pada masyarakat dalam menyikapi perbedaan secara kritis dan beradab. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif media, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mendorong diskursus yang lebih edukatif, inklusif, dan tidak semata-mata menghakimi.